Terpilih Jadi Ketum PPP, Suharso Larang Pengurus DPP Jadi Caleg Di Pemilu 2024

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Sabtu (4/1/2020).


JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terpilih, Suharso Monoarfa langsung membuat gebrakan setelah terpilih aklamasi sebagai ketua umum partai berlambang Ka'bah.


Gebrakan itu berupa larangan kepada seluruh kadernya yang duduk di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) menjadi calon legislator (caleg) pada Pemilu 2024.


Langkah ini diambil Suharso supaya kader yang bekerja di DPP bisa berkonsentrasi melakukan kerja elektoral.


"Mereka yang akan direkrut duduk sebagai penanggungjawab kerja elektoral tidak boleh menjadi calon anggota legislatif, tidak boleh jadi caleg. Selama ini orang mau masuk DPP supaya dia kemudian dapat pasport untuk menjadi calon anggota DPR," ujar Suharso saat memberikan sambutan dalam penutupan Muktamar IX PPP 2020 seperti dilansir dari kanal Youtube Petiga TV, Minggu (20/12/2020).


Larangan ini merupakan upaya Suharso mengubah cara pandang seseorang yang selalu beranggapan, bahwa kader yang menduduki jabatan di DPP akan dengan mudahnya mendapat rekomendasi untuk terjun dalam kontestasi politik.


Tak tanggung-tanggung, larangan ini tidak hanya berlaku untuk mereka yang ingin bertarung di DPR RI, melainkan juga berlaku di DPRD provinsi hingga DPRD kabupaten/kota.


"Kita akan punya 20 jenderal (pengurus pusat). Maka, 20 orang yang di DPP ini, tidak boleh menjadi calon anggota legislatif DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten/kota. Tugasnya satu, yaitu kerja elektoral. Setuju?," kata Suharso.


"Setuju," jawab seribuan kadernya.


Di samping itu, kebijakan ini diambilnya juga sebagai upaya untuk mendongkrak suara PPP dalam Pemilu 2024.


Di dalam pesta demokrasi periode mendatang Suharso menargetkan bisa memperoleh 11.395.001 suara.


Target itu hanya satu suara lebih banyak dari perolehan Pemilu 1999 sebanyak 11.395.000.


Ia menginginkan kader PPP yang nantinya akan menduduki jabatan di DPP harus fokus dalam kerja elektoral untuk merealisasikan target tersebut.


"Jadi kerja elektoral ini tidak bisa tidak, harus konsentrasi," tegas dia.


Muktamar yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Tengah, pada 18-21 Desember 2020 ini memutuskan secara aklamasi Suharso sebagai Ketua Umum PPP 2020-2025.


Setelah diputuskan aklamasi, pimpinan sidang pemilihan ketua umum langsung menetapkan Suharso sebagai ketua umum terpilih.


Suharso langsung bergerak cepat dengan menunjuk sejumlah koleganya sebagai tim formatur untuk menyusun kerangka kepengurusan PPP lima tahun mendatang.


Tim formatur tersebut terdiri dari 13 orang dengan rincian 1 ketua umum, 4 perwakilan DPP, dan 8 perwakilan DPW.


[Source: Kompas]

Posting Komentar (0)
Lebih baru Lebih lama